nusakini.com - Maros - Jumlah anggaran alokasi untuk pupuk bersubsidi tahun 2020 adalah 7,9 juta ton. Berkurang 700 ribu ton dari tahun 2019, yaitu 8.6 juta ton. Penurunan ini menjadi perhatian semua pihak sehingga strategi distribusi harus tepat dan akurat agar tidak menggangu proses produksi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 telah mengatur perihal peruntukan pupuk bersubsidi dan mekanisme penyaluran bahwa pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang telah berkelompok dan menggarap lahan paling luas 2 hektar dan dapat disalurkan melalui kartu tani.

• Kementan Dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi, 1 Januari 2025 Sudah Siap Disalurkan
• Wamentan Sudaryono Dukung PT Pindad Produksi Alsintan Demi Kemandirian Pangan Indonesia
• Wamentan Sudaryono Pastikan Program Cetak Sawah 3 Juta Hektare Berjalan Optimal
• Pupuk Bersubsidi 2025 Dialokasikan 46,8T, Jatim 8T, Jateng 6 T dan Sulsel 4T. Volume meningkat 100%
• Agar Petani Tak Merugi, Wamentan Sudaryono Minta Bulog Serap Hasil Panen Raya

“Saya harap teman-teman di Dinas Pertanian terus mendampingi petani. Jangan sampai ada yang tercecer dan tidak terdata. Kawal mereka dari mulai tingat desa, kecamatan sampai kabupaten,” kata Lutfi Halide usai melakukan kunjungan bersama Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto, Direktur Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Indah Megahwati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanamanan Pangan dan Hortikutural Sulsel, Fitriani, di Koperasi Unit Desa (KUD) Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/11/2019).

Lutfi optimis, penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi bisa ditekan dengan metode verifikasi data melalui e-RDKK oleh Petuga Penyuluh Lapangan (PPL).

“PPL menjadi kunci validasi. Luas lahan, data KTP petani, jenis pupuk dan komoditas apa yang akan ditanam harus dipastikan benar. Pendampingan oleh penyuluh harus tuntas sampai Kartu Tani diterbitkan oleh Bank BRI,” ungkapnya.

Salah satu petani yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan permasalahan yang dihadapi penerima Kartu Tani bahwa di tingkat bawah sering ditemui misskomunkasi. Tidak sejalannya bagian input entry data dengan pihak Bank BRI. Kendala lain yang kerap ditemui adalah perbedaan persyaratan, ada Unit Bank BRI yang mengharuskan ada saldo di buku tabungan tapi juga ada unit yang tidak menerapkan hal itu,

Menanggapi hal itu, Lutfi menegaskan bahwa disitulah peran PPL difungsikan dengan optimal karena PPL-lah orang yang dituntut menguasai informasi pertanian sehingga setiap ada kendala yang dihadapi petani, PPL bisa membantu mencarikan jalan keluar. (pr/eg)